Banjar Dewa(04/11/2019): Pada tanggal 04 November 2019 Pemerintah Kampung Banjar Dewa melaksanakan Musyawarah Kampung dalam rangka menyusun rencana kerja tahun anggaran 2020. Tujuan musyawarah ini adalah untuk menentukan rencana anggaran yang nantinya masuk dalam anggaran kampung dan daftar rencana ususlan kampung yang tidak dapat dimasukan dalam anggran Kampung. Musyawarah ini dilaksanakan sebagai bentuk kesinambungan antara pemerintah Kampung dengan semua pemangku kepentingan yang ada di Kampung Banjar Dewa. Hadir dalam musyawarah tersebut Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, BPK, Babinsa, Bhabinkamtimmas, PD, PLD, Kelembagaan Kampung dan semua elemen masyarakat.

Kepala Kampung Banjar Dewa Asri Susilowati dalam sambutannya mengatakan musyawarah ini adalah bentuk kebersamaan dalam membangun Kampung. Mari Kita secara bersama-sama memberikan konstribusi dalam membangun Kampung walaupun hanya melalui ususlan pembangunan. Dimana usulan pemabangunan itu adalah merupakan kebutuhan yang ada di wilayah lingkungan tempat tinggal kita. Usul-usulan tersebut harus ada dalam RPJMKam yang sudah ada, jika memang ususlan pembangunan tersebut mendesak kita harus merevisi RPJMKam.

Setiap Rukun Keluarga ( RK ) mempunyai hak untuk mengusulkan jenis pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Setiap usulan pembangunan harus diperhatikan menfaat dan fungsinya serta berapa jumlah pengguna manfaat dari ususlan pembangunan tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap pembangunan yang dilaksanakan kampung merata disetiap wilayah dan mempunyai manfaat bagi masayarakat diwilayah tersebut. Mari kita semua yang hadir dan masayarakat semua untuk selalu mengawasi proses pembangunan kampung agar pembangunan kampung berjalan dengan baik dan transparan,ungkap Asri.

Hal senada juga diungkap oleh ketua BPK Heri Sulisno Musyawarah mufakat merupakan suatu cara pengambilan keputusan yang mana hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Pelaksanaan musyawarah kampung akan digunakan dalam menyusun rencana kerja pemerintah kampung untuk tahun anggaran berikutnya. BPK dan masyarakat akan selalu mendukung dan mengawal semua pelaksanaan pembangunan di kampung. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kampung adalah mendukung program pemerintah dalam swakelola dan gotong royong dalam pembangunan Kampung, jelas Heri.

Dengan musyawarah rencana pembangunan kampung diharapkan pembangunan kampung dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Peran serta masyarakat dibutuhkan sebagai bentuk pengawasan pengelolaan dana pembangunan yang terarah.